Kronologi pembantaian PKI/Simpatisan di Banyuwangi

Situasi politik di Banyuwangi sebelum peristiwa berdarah di Bayuwangi, sudah diwarnai persaingan Nahdlatul Ulama kontra PKI (Partai Komunis Indonesia) dalam pertikaian di wilayah-wilayah lokal  Banyuwangi dan tentunya basis PKI yang mereka sebutb sebagai tanah abang[1] (Karang asem, dukuh Mantekan, Cemetuk). Pada masa penjajahan kolonial Hindia-Belanda dalam periode ini Kubu PKI membunuh pemimpin-pemimpin Nahdlatul Ulama di desa Kalipahit karena mereka mengangap para kyai–kyai yang menjadi asuhan atau antek-antek Belanda. Pada tahun 1960-an persaingan dua kubu; PKI dan Anti Komunis  mewarnai berbagai daerah di Bayuwangi memakai isu tentang Land reform. Aksi Kekerasan yang Radikal ini juga menyeret  orang-orang kaya dan Pemilik tanah.

Menjelang Pemilihan bupati (Pilbub) di Kabupaten Banyuwangi pada bulan Desember 1964, komposisi fraksi DPRD Tingkat II Kabupaten Banyuwangi sebagai Berikut : NU (15 kursi), PKI (12 kursi), PNI (9 kursi), Golkar (5 kursi), partai-partai gurem (4 kursi). Di dalam Pilbub tersebut, semula NU mengusung Hafid Suroso BA sebagai calon bupati (cabub), PKI mencalonkan Suwarno Kanapi SH, sedangkan PNI tidak memiliki kader untuk dicalonkan, sehingga mengusung Dandim Banyuwangi Kol. Djoko Supaat Slamet (TNI-AD) sebagai cabub. Di dalam perkembangannya, wakil-wakil NU di parlemen ada ketidak harmonisan, sehingga terbelah menjadi dua kubu yaitu NU-Utara ini mencakup wilayah Kecamatan Rogojampi, Kecamatan Kabat, Kecamatan Banyuwangi, Kecamatan Glagah, Kecamatan Giri, Kecamatan Wongsorejo, Sedangkan NU-Selatan Kecamatan Srono, Kecamatan Cluring, Kecamatan Muncar, Kecamatan Purwoharjo, Kecamatan Jajag, Kecamatan Gambiran, Kecamatan Genteng, Glenmore, Kecamatan Kalibaru.[2]

PKI dengan upayanya mendekati H. Ali Mansur selaku pimpinan kubu NU-Utara untuk dapat tambahan suara politik yang di usungnya yaitu Cabub Suwarno Kanapi. Ini menjadikan kekwatiran kubu NU-Selatan terhadap cabub yang diusungnya untuk memenangkan pemilihan bupati di Banyuwangi. Kubu NU-Selatan akhirnya menarik Hafid Suroso BA dari bursa Cabub, dan menerima ajakan PNI untuk berkoalisi mencalonkan Kol. Djoko Supaat Slamet agar memenangkan Pilbub di Banyuwangi. Namun sia-sia saja dalam perolehan akhir PNI-NU-Selatan-TNI AD kalah melawan PKI-NU-Utara. Kekalahan ini mengakibatkan kekecewaan massa pendukung PNI-NU-Selatan-TNI AD, sehingga mereka melakukan aksi demonstrasi besar-besaran pada saat pelantikan bupati terpilih Suwarno Kanapi SH pada 3 januari 1965 untuk menolak hasil pilbub dan menuntut agar diadakan pemilihan ulang. Tapi kenyataan tuntutan itu ditolak oleh Gubernur Jawa Timur, Wijono dengan alasan proses pilbub sah di mata hukum. Ulah demonstrasi ini sempat menunda pelantikan bupati terpilih, Suwarno Kanapi SH. Akhirnya pelantikan bupati Banyuwangi berjalan mulus pada Agustus 1965. Pilbub ini menguatkan persaingan Politik antara PKI dan NU. Sehingga menjadi bom waktu yang setiap saat meledak menjadi konflik horizontal di masyarakat.

2.1.4 Sikap dan Strategi Pemerintah

Di wilayah nasional Terdengar desas-desus bahwa para Panglima Jenderal akan Membentuk Dewan Jenderal untuk menggulingkan jabatan Soekarno, di saat Bung Karno sedang sakit parah,. Tragedi G30S yang terjadi pada tanggal 1 Oktober dini, menandai bergesernya sebuah rezim dari Orde Lama ke Orde Baru. Tragedi yang ditandai dengan penculikan beberapa perwira tinggi militer dari Angkatan Darat (AD), yakni Jenderal Abdul Haris Nasution, Letjen Ahmad Yani, Mayjen R. Suprapto, Mayjen Harjono Tirtodarmo, Mayjen S. Parman, Brigjen Donald Izacun Panjaitan, dan Brigjen Soetojo Siswomiharjo. Penculikan yang di kepalai Komandan Batalyon I Resimen Cakrabirawa ( pasukan pengawal pribadi presiden yang ditunjukan kepada jenderal-jenderal anggota apa yang menamakan dirinya “Dewan Jenderal”[3] ) yaitu Letnal Letkol Untung. Lettu Doel Arif. Letkol Untung dibantu oleh Batalyon 454,  Brigade Infantri I Latief,  Pemuda Rakyat (PR), dan Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) yang mendapat tugas sebagai penjaga. Pada saat operasi ini, para penculik dibagi menjadi tujuh regu yang masing-masing menangani satu jenderal. Penculikan yang dipimpin oleh Lettu Doel Arief membuahkan hasil. Beberapa jenderal dapat diculik, namun terjadi kesalahan. ketika hendak menculik Jenderal Nasution.  Nasution dapat meloloskan diri dari penculikan, tetapi seorang ajudan dan anaknya, yakni Lettu Pierre Tendean dan Ade Irma Nasution, terbunuh pada peristiwa tersebut.[4] Sejumlah jenderal telah ditangkap dan alat komunikasi yang penting-penting serta objek-objek vital lainnya sudah berada dalam lindungan Gerakan 30 September. Seorang jenderal senior Angkatan Darat yang tidak menjadi sasaran penculikan ialah Mayor Jenderal Soeharto. Suatu keganjilan G30S tidak menetralisir Kostrad, barangkali karena Kostrad bukanlah merupakan instansi militer utama di Jakarta. Berbeda dengan Kodam Jaya, Konstrad tidak mempunyai pasukan tetap yang di asramakan didalam atau sekitar kota.[5] Meskipun demikian, Kostrad mempunyai arti strategis yang besar, mengingat tokoh yang terkadang bertugas sebagai panglima Angkatan Darat setiap Yani bepergian ke luar negeri. Jika pasukan pemberontak ingin menguasai Jakarta, mereka harus memastikan bahwa Soeharto, orang peringkat pertama yang langsung akan menggantikan Yani, tidak dapat mengerahkan pasukan untuk melakukan serangan balasan.  

Mayor Jenderal Soeharto, Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) mengambil alih pimpinan Angkatan Darat. Hal ini sesuai order tetap Menteri/Panglima Angkatan Darat (Men/Pangad) tentang pejabat yang sedang berhalangan dapat di gantikan dan di setujui oleh beberapa perwira tinggi TNI-AD. Pada Pukul 07.15 Letkol Untung mengumumkan Dekrit No.1 Dewan Revolusi di siaran RRI Studio Jakarta. Isi Dekrit itu tentang berlangsunya:A) Gerakan pembersihan terhadap anggota-anggota Dewan Jenderal. B) Tentang telah di bentuknya Dewan Revolusi Pusat dan Daerah  oleh Gerakan 30 September. C) Pengumuman tentang telah demisionernya kabinet dwikora dan menyatakan bahwa Dewan Revolusi merupakan sumber dari semua kekuasaan yang ada dalam Negara Republik Indonesia.[6]

Mayjen Soeharto selaku pangkostrad mengambil langkah strategis dengan merebut RRI dari tangan pelaku G30S dan menguasai media cetak serta media elektro seperti Televisi Republik Indonesia (TVRI). Pengambilalihan itu dilakukan untuk keperluan agitasi dan provokasi guna menghancurkan PKI dan menggulingkan Presiden Soekarno. Setelah pukul 21.00 WIB (1 Oktober 1965) RRI dapat dikuasai oleh pasukan Soeharto sekaligus memberikan pidato singkat dan memberitakan pengambilalihan kepemimpinan TNI-AD melalui pengertian bersama antara AD, Angkatan Laut, dan Kepolisian untuk menghancurkan G30S.[7] Kudeta G30S 1965 akhirnya dapat ditumpas pasukan militer di bawah komando Pangkostrad Mayjen Soeharto dan menamai dengan istilah “Gestapu”.[8]

Setelah kudeta G30S 1965 berhasil ditumpas, TNI-AD, Konstrad dan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD[9]) melakukan berbagai pendoktrinan untuk menciptakan ketakutan, kebencian secara umum, dan melakukan pembalasan terhadap PKI dan underbownya. Foto-foto para jenderal yang terbunuh diberitakan melalui media massa dengan komentar bahwa penganiayaan dan pembunuhan terhadap para jenderal merupakan perbuatan underbow PKI seperti Gerwani dan Pemuda Rakyat. Publikasi yang besar-besaran itu merupakan salah satu bentuk propaganda militer yang dikomandoi Pangkostrad Mayjen Soeharto. Klaim rezim Soeharto bahwa PKI bertanggung jawab atas G30S. Pendalangan atas PKI ini, apakah tiga juta lebih anggota partai keseluruhan bertanggung jawab? Atau hanya sebagian? Atau hanya pimpinan partai? Apakah pihak pimpinan itu Cental Comite atau Politbiro?. Malahan secara terus menerus menggunakan istilah “PKI” masyarakat digiring untuk percaya bahwa bukan hanya tiga juta lebih anggota partai yang bertanggung jawab, tetapi juga siapa saja pun yang berhubungan dengan PKI di tumpas sampai ke akar-akarnya.  Seruan tersebut tersebut sampai di Banyuwangi, sehingga terjadilah konflik  horisontal antara pendukung Kol Djoko Supaat Slamet (massa NU-Selatan dan PNI yang didukung oleh TNI AD) berhadapan dengan massa Pendukung Suwarno Kanapi SH (massa PKI) 

Dengan alasan balas dendam, Nahdhlatul Ulama(Ansor) mencoba membangun kekuatan untuk membersihkan PKI, dengan menggandeng Pemuda Marhaeinis dan kelompok yang anti terhadap Komunis. Kegiatan-kegiatan Ansor dan pemuda Marhaeinis semakin marak di lakukan untuk melawan Komunis. Kegiatan ini dilakukan karena alasan balas dendam, dan jauh sebelum kegiatan yang dilakukan oleh para orang yang anti-Komunis sekitar  tahun 1965-an para Pemuda di Karangasem menggunakan kekuatan mistik atau kekuatan supranatural. Mereka mengalungkan janur kuning dan daun salam di masing-masing pemuda yang tidak berbaju di desa Karang Asem. Bahkan pemuda-pemuda anti-Komunis juga mengunakan mantra-mantra atau jimat-jimat untuk menandingi Orang Komunis tersebut. Selama  minggu ketiga bulan Oktober 1965 kegiatan untuk menghabisi PKI dilakukan oleh Pemuda Ansor dan Pemuda Marhaeinis dengan persiapan-persiapan secara khusus.

Pada tanggal 18 Oktober Mursid seorang kyai yang ditunjuk untuk memimpin sekolompok pemuda dalam operasi untuk menyapu bersih sisa-sisa Gestok di Kalipahit. Sebuah konvoi besar ini dan banyak antusias bermunculan sepanjan jalan yang dilalui, bahkan massa rakyat juga ikut berpartisipasi dalam operasi yang dilakukan Mursid dan kelompok pendukungnya. Dalam perkembangannya Basis PKI di Kalipait, Cemetuk ,Karang Asem.Tiba di Karang Asem, Konvoi ini di hadang oleh Pemuda setempat yang tidak memakai baju, yang terlihat mereka hanya memakai kalung janur kuning di leher. Mereka dengan alasan untuk mempertankan wilayah mereka, karena massa Ansor membakar rumah warga Karang asem dan sebagian atap masjid juga dibakar. Massa dari Ansor beranggapan  bahwa Masjid yang berada diwilayah Karang asem yaitu Masjid PKI dan Simpatisanya. Bentrokan mulai meledak, Banyak warga yang menjadi korban keganasan orang-orang anti-Komunis. Massa Ansor yang lari ke Cemetuk di hadang oleh PKI Cemetuk dan mereka dibunuh dengan cara dikubur hidup. Sekitar 62 anggota Ansor tewas di Cemetuk[10].

Hari itu regu patroli dari Kodim Genteng menerima laporan tejadinya bentrokan di Karangasem, Mantekan, Dan Cemetuk. Dalam perjalanan ke Karang asem, mereka melihat kerumunan-kerumunan orang di sepanjang jalan. Kebanyakan mereka tidak memakai baju, dan membawa senjata seperti pedang, parang, bambu runcing. Orang-orang di sekitar terlihat menjaga rumah masing-masing. Dan terlihat rumah-rumah ada yang terbakar. Patroli Kodim segera melakukan tindakan evakuasi dan berhasil mengendalikan kondisi. Kekuatan-kekuatan nonkomunis yang mulai kesetanan menyerang PKI, dengan memerintahkan mereka untuk meninggalkan daerah itu sehingga konfrontasi fisik dapat dihentikan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di Karangasem yang didahului dengan pembantaian-pembantaian terhadap ribuan anggota PKI dan simpatisannya oleh orang-orang non-komunis. Peristiwa-peristiwa ini bukan hanya merupakan bagian permulaan dari bagian permulaan dari segelombang pasang aksi massa, tetapi juga merupakan permulaan gelombang balas dendam terhadap PKI dan organisasi-organisasi massanya.[11]

(salah satu Gambar Pembantain PKI/Simpatisannya)

---

 Kutipan Sumber:

[1] Tanah abang merupakan wilayah basis PKI di wilayah Banyuwangi selatan. Karang asem, dan Mantekan yang sekarang merupakan admistratif masuk Kecamatan Gambiran, sedangkan dukuh Cemetuk masuk administratif Kecamatan Cluring. Lihat : Firman Syahyudin, Peristiwa Cemetuk Tahun 1965.(Skripsi Jurusan Ilmu Sejarah-Fakultas Sastra Universitas Jember, 2009).hlm 1

[2] IG Krisnadi, jurnal ilmu pengetahuan sosial, vol ix (Jember:Universitas Jember, 2007) hlm 1

  

[3]Dewan jenderal adalah gerakan subvertif yang disponsori oleh CIA. Dewan ini sangat aktif, terutama sejak Presiden Soekarno menderita sakit yang sangat serius pada minggu pertama bulan Agustus . Mereka berharap, Presiden Soekarno akan meninggal dunia sebagai akibat dari penyakitnya. Lihat: Sekretariat Negara Republik Indonesia, Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia: Latar Belakang Aksi dan Penumpasannya (Jakarta: PT Galia Indonesia, 1994).

[4]Anderson, Benedict R. O’G. dan Macvey, Ruth T., Kudeta 1 Oktober 1965 Sebuah Analasis Awal (Yogyakarta: LPKSM-SYARIKAT, 2001), hlm. 13-32.

[5]Kostrad yang dibentuk pada 1960 merupakan usaha pertama Angkatan Darat untuk membetuk cadangan pusat. Walaupun pasukannya masih pinjam dari komando-komando daerah, Kostrad dirancang untuk memberi panglima angkatan daerah (yang dipegang Yani sejak Juni 1962) batalyon-batalyon yang berada di bawah komandonya sendiri. http:// en.wikipedia.org/wiki/Gerakan 30 September, (Akses: 19 Desember 2009).

[6]Bahaya Laten Komunisme Di Indonesia Jilid IV, Pemberontakan G30S/PKI Dan Penumpasannya, (Jakarta: Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI,1994), hlm. 235.

 [7]M.R. Siregar, Naiknya Para Jenderal (Medan: Sumatera Human Rights Watch Network, 2000), hlm. 4.

[8]Istilah Gestapu dikenalkan oleh direktur koran Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), Brigjen Sugandi, yang bermaksud mengaitkannya dengan istilah “Gestapo”. “Gestapo” merupakan singkatan dari Gehieme Staatpolizei yaitu polisi rahasia Jerman di masa pemerintahan Nazi. Dinas inilah yang bertanggung jawab atas keamanan di dalam “Imperium Ketiga”. Tugas mereka mencari, menangkap, dan menahan “musuh-musuh negara” di dalam kamp konsentrasi. Lihat: Hersri Setiawan, op. cit., hlm. 97-98.

[9]Cikal bakal RPKAD berupa satu kesatuan pasukan “kelompok komando” dengan kekuataan sekitar satu kompi yang dilatih secara khusus oleh tentara Eropa. RPKAD dibentuk tahun 1952/53 atas prakarsa Panglima Divisi Siliwangi dalam menghadapi lasykar DI/TII. RPKAD sering disebut tentara langit atau pasukan baret merah. Pasukan ini kemudian berubah nama menjadi Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Lihat: ibid, hlm. 248-249.

[10] Untuk memperingati 62 anggota Ansor yang tewas di Cemetuk ini, Rezim Orde Baru membangun monumen Pancasila seperti halnya di Jakarta lubang buaya. 

[11] Robert Cibb. The Indonesian killings Pembantaian PKI di Jawa dan Bali 1965-1966,(Yogyakarta: mata rantai , cetakan kelima, September 2004), lihat hal 262-263